Pengertian Hukum

PENGERTIAN HUKUM

Pengertian Hukum

            Hukum adalah suatu peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa yang berisi perintah dan larangan yang mana bila perintah atau larangan itu di langgar akan dikenakan sanksi, yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban serta juga memberikan pembatasan atas hak seseorang agar tidak merugikan hak orang lain.

PengertianHukum diatas diringkas dengan berlandaskan pendapat para ahli-ahli hukum terkemuka di dunia.

Contoh :

Seorang pemuda tertangkap tangan karena telah melakukan pencurian ayam, dan perbuatannya itu telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

"Pasal 362

Barangsiapa-mengambil-barang-sesuatu,-yang-seluruhnya-atau-sebagian-kepunyaan-orang-lain, yang dengan-maksud untuk dimiliki-secara-melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana-penjara-paling lama lima tahun atau-dengan-pidana-denda-paling banyak sembilan-ratus rupiah.  

Pasal 363

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  

1. pencurian ternak"

Sekilas dari Pengertian Hukum jika kita ingin lebih lanjut mengetahui pembagian macam hukum secara lengkap dapat di lihat di bawah ini:

A.      Hukum Menurut Wujudnya

1.    Hukum tertulis

2.    Hukum tidak tertulis

B.       Menurut Fungsi Pengaturannya

1.    Hukum material

2.    Hukum formal

C.       Menurut Sumbernya

1.    Hukum undang undang

2.    Hukum kebiasaan

3.    Hukum trakatat

4.    Hukum yurisprudensi

5.    Hukum doktrin

D.      Menurut Sifatnya

1.    Hukum mengatur

2.    Hukum memaksa

E.       Menurut Hakikat Isi Dan Tingkatnya

1.    Hukum dasar/umum fundamental

2.    Hukum khusus / aktual

F.        Menurut penciptanya

1.    Hukum bukan ciptaan manusia

a.    Hukum Agama

b.    Hukum Alam

2.    Hukum ciptaan manusia

G.      Menurut Bidang

1.    Hukum Publik

2.    Hukum Privat

A.      Menurut Wilayah Berlakunya

1.    Hukum Lokal

2.    Hukum Nasional

3.    Hukum Antarnegara

4.    Hukum Internasional

B.       Menurut Waktu Berlakunya

1.    Yang sudah dan sedang berlaku (ius constitutum)

a.    Hukum berlaku tetap

                             i.     Tertentu

                           ii.     Tidak Tertentu

b.    Hukum tidak berlaku tetap

                             i.     Sementara

                           ii.     Darurat

2.    Yang diharapkan akan berlaku pada waktu yang akan datang (Ius constituendum).

Pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOM

a.      Otonomi Daerah

Otonomi Daerah artinya adalah “hak, wewenang, dan kewajiban” daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Hal ini mengandung suatu makna bahwa dalam urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidaklah mungkin bisa di lakukan dengang sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah.

b.      Daerah Otonom

Daerah Otonom artinya adalah “kesatuan masyarakat hukum” yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, bedasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Bedasarkan rumusan di atas terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam daerah otonom

Unsur Daerah Otonom:

1.      Unsur Batas Wilayah

Artinya adalah bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah adalah sangat penting dan menentukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga masyarakat serta pemenuhan masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat.    

2.      Unsur Pemerintahan

Dalam unsur pemerintahan ini, elemen pemerintah daerah adalah meliputi pemerintahan daerah dan lembaga DPRD segbagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Eksistensi pemerintahan di daerah, berlandaskan atas “legitimasi” (seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin), Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur bedasarkan kreativitasnya sendiri.

3.      Unsur Masyarakat

Dalam unsur masyarakat ini, masyarakat sebagai elemen pemerintahan yang dalam artian merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik “gemeinschaft” (biasanya terdapat pada masyarakat desa) maupun “gesselschaft” (kehidupat masyarakat yang ditandai dengan perhitungan untung rugi/kota), jelas mempunyai tradisi, kebiasaan, dan istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan daerah, mulai dari bentuk cara berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam masyarakat.

Pengertian Asas Desentralisasi Dekosentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan

Asas Desentralisasi , Dekosentrasi , Dan Asas Tugas Pembantuan

a.       Asas Desentralisasi

Pengertian Asas Desentralisasi, yaitu “penyerahan wewenang” pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah ontonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Asas Desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada peneriama sebagian hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak berupa kewenangan pemerintaha dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, tapi masih tetap dalam kerangka NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pemberian hak ini senantiasa harus dipertanggungjawabkan kepada si pemilik hak dalam hal ini presiden melalui Mentri Dalam Negri dan DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagau kekuatan representatif rakyat di daerah.

b.      Asas Dekosentrasi

Pengertian Asas Dekosentrasi, yaitu “pelimpahan wewenang” pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas Dekosentrasi adalah asas pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya keenangan itu ada di tangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian kegiatannya,diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah sesuai arahan kebijakan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

c.       Asas Tugas Pembantuan, yaitu “penugasan” dari pemerintah kepada daerah dan atau desa ; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota da atau desa ; serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pengertian Asas Tugas Pembantuan ialah tugas yang di berikan dari instansi atas kepada instansi bawahan yang berada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan, dan wajib mempertanggungjawabkan tugasnya itu kepada instansi yang memberikan penugasan.

Dengan adanya Asas Desentralisasi , Dekosentrasi , Dan Asas Tugas Pembantuan, diharapkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan lebih baik, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah, namun dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan per Undang-Undangan 1945. 

  

Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan Daerah dan Pusat

A.    Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah Bedasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah:

Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya(kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lannya yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah). 

B.     Pemerintahan Pusat

Pengertian Pemerintahan Pusat adalah Pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Hubungan dalam fungsi pemerintahan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah dilaksanakan dengan sistem Otonomi, dalam sistem otonomi ini dikenal dengan adanya desentralisasi, dekosentrasi dan juga tugas pembantuan. Hubungan ini memiliki sifat koordinatif administratif, yang artinya hakikat fungsi pemerintahan ini tidak ada yang saling membawahi, agar terjadinya harmonisasi antara daerah maupun pusat.

Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan Gubernur,bupati/walikota ialah pemegang kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam ajaran “Trias Politica” yang dikemukakan oleh Montesque, dimana kekuasaan pemerintahan terpisah atas kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan juga kekuasaan Yudikatif.

Namun berbeda dengan sistem Pemerintahan di Indonesia, di Indonesia sendiri tidaklah menerapkan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi adanya sistem pembagian kekuasaan yang dapat diimlementasikan dalam

a.       Kekuasaan Eksekutif yang dilakukan oleh presiden RI beserta wakil presiden dan mentri-mentrinnya.

b.      Kekuasaan Legislatif yaitu dalam membuat peraturan yang dikenal dengan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c.       Kekuasaan Yudikatif yaitu dalam bidang peradilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta perangkatperangkatnya di daerah.

Tujuan dari Pembagian Kekuasaan

Tujuan dari pembagian kekuasaan yang telah dianut di Indonesia dan dijalankan oleh pemerintahan Indonesia ini bertujuan agar tidak terjadinya penumpukan kekuasaan yang mana dalam penerapannya jika terjadi penumpukan kekuasaan akan terbentuknya pemerintahan ditaktor/otoriter yang dapat menghalangi Demokrasi.

Sekian Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Analisis Undang Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Analisis Undang Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban, menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau luar negri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia.

Analisis:

Memang baik dengan adanya kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah agar perusahaan-perusahaan asing menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan luar negri.

Namun, untuk melaksanakan tujuannya yaitu agar berangsur-angsur tenaga Warga Negara Asing dapat diganti oleh tenaga tenaga Warga Negara Indonesia terdapat beberapa kekurangan yaitu:

·         Tidak diberikan kepastian bahwa kapan tenaga Warga Negara Asing dapat di gantikan oleh tenaga Warga Negara Indonesia

·         Tidak diberi kepastian dalam hal apa (pekerjaan) apa yang dapat digantikan oleh Warga Negara Indonesia terhadap tenaga Warga Negara Asing

·         Tidak diberikan penganturan kontrak bagaimana agar tenaga kerja asing dapat digantikan oleh WNA. Apakah perusahaan asing rela dalam menggantikan tenaga kerja WNAnya Bagaimana kedepannya nasib si WNA yang telah digantikan.

Kesimpulan:

Oleh sebab itu bedasarkan pembahasan di atas, pemerintah indonesia seharusnya mengatur secara pasti/memberikan kepastian agar secara berangsur-angsur tenaga WNA dapat diganti oleh tenaga WNI.

Undang-undang penanaman modal asing sendiri adalah undang undang yang didirikan atau di publikasikan pada tahun 1967 undang undang ini memiliki tujuan yang baik yaitu sesuda masa kemardekaan pemerintahan indonesia berpikir bahwa di indonesia demi terciptanya kemajuan ekonomi maka diundangkanlah Undang-Undang Penanaman Modal ini kemajuan ekonomi ini di peroleh dengan memberi kemudahan bagi investor asing dalam penanaman modal di Indonesia.

Sehingga dalam penanaman modal yang dilakuan oleh negara asing ini secara langsung juga terjadinya peralihan teknologi dan menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia dalam undang-undang ini terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia agar minat dari pengusaha asing semakin banyak menenamkan modalnya di indonesia, tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang ini seperti yang telah di jelaskan di atas. Semoga kelemahan kelemahan dalam Undang-Undang penanaman modal asing ini dapat segera di atasi oleh pemerintahan Indonesia. 

Understanding Principles of Law

Understanding Principles of Law

The principle of law is the basic idea which has a general and abstract. Legal principles contained in each berbagaisistem law and incarnate in every positive law.

The principle of the law is a basic rule or a principle in law that is still abstract. Can also be said, the principle of the law is the basis which is basically the background of a regulation that has properties of concrete and how well the law can be implemented.

Term

The principle can be seen in English is called the principle, while in the Great Dictionary of Indonesian alone can mean the basic legal principles or the basis of something that became the foundation of thought or expression. Moreover, the principle can also be interpreted as a basis for ideals.

The principle of the law is something that has a very basic nature in the law that must be made in reference or in pedomani. Legislation should not be contrary to the principles applicable in law. Likewise, the implementation or an implementation of the law in everyday life as well as all sorts verdict must always refer to the legal principle that the case should not be contradictory as well.

According to experts

Can be seen some sense being addressed by experts on legal principles, namely:

1.      Van Scholten, legal principles is a tendency that is required by the top view of human morality to the law and is also a common trait with all kinds of limitations as demeanor, but it also should not be, there must be.

2.      Bellefroid, the legal principle is a basic norm that is derived from positive law and also by the laws of science are not ascribed a variety of more general rules.

3.      Van der Velden, the legal principle that is the type of decision is used as a benchmark to assess the situation or be used as a guideline for behavior.

4.      Van Eikema Hommes, the principle of the law is not of legal norms is concrete but it is a common thought or user base for the applicable law.

Can be concluded that :

The legal principle is the basic idea of ​​a general nature and is abstract and is not a law that is concrete. But the legal principles contained in every legal system and incarnate in every positive law so that it can be found by searching for common properties in the rule of law.

Differences between Norma Law and Legal Principles

Legal norms and principles of law are two things that are different in the science of law.

There are also some fundamental differences between the legal norms and principles in law, is as follows:

Judging from the shape, rule of law consists of rules that are real while the law is a basic principle of the general and abstract thinking;

Conceptually, the norm of law is an elaboration of the idea or concept, while the principle of law is a basic conception that has been translated into legal norms;

Aspects of the sanctions, the violation of legal norms will result in sanctions while it does not have the legal principle of sanctions.

The difference can be seen in the above provide various images that are clear that it is a basic principle of law on the establishment of a rule of law or the rule of law while the legal norm is derived or originated on the principle of law.

Definition of fair

Definition of fair

Definition of fair is if everybody gets basicly rights obligations. Most of the people who define the word FAIR is an attitude that does not take sides or also called equally, no favoritism, no less and no more, and many other opinion.

For those who have interpreted FAIR is the AVERAGE, must assume that the father of the above treatment is fair.

So in my opinion, it is an unfair act which implement the provisions or regulations have been enacted in everyday life.

Most of us think it's fair that could happen if there are more than one object, acting a justice could be born. But actually it is the wrong opinion. Just because it basically does not require more than the top one object to giving birth or run.

Example

The occurrence of events two thieves caught red-handed by the people who are doing the action. They have been handed over to the authorities to handle and both in the trial court, and the judge manjatuhkan liima-year prison sentence to both the thief to his actions.

There is no difference in the punishment they have received. The second thief had each received a sentence of imprisonment for five years in accordance with the provisions of the laws that have been enacted.

Obviously in this case reflects a justice. Namely those in law in accordance with applicable regulations and each thief has received the same punishment average, thus creating the name of FAIR.

There is also a saying that, fair means do not take sides. But anyway that is, the fair has a clear definition and a good goal. However, in order to be able to be fair it was not easy. Because of the various sizes of each individual in determining whether something or someone has been treated fairly will be something different. Size is what often has been the spur for various conflicts about justice. Because of the size that has been used in every glasses remedy the judge justice also different views.

The same thing had happened to me and some friends. Still the same about disagreements and sizes of justice. I and a few friends felt that we had been treated unfairly by those who happen to have a professional relationship with us. Had there is anger and disappointment in the liver. Several days had trouble concentrating in because of it.

If we do not have gratitude for everything that happens to us, whether it's for a variety of things in line with expectations in ourselves and not fit then we will always be glued to the things that are not in accordance with the expectations that we want. That in the end, we will feel a failure. When the feeling of failure that is inside, usually we will try to find what the cause.

My advice should be grateful but still persevere in promoting justice, especially for the law.