Pengertian Asas Desentralisasi Dekosentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan

Asas Desentralisasi , Dekosentrasi , Dan Asas Tugas Pembantuan

a.       Asas Desentralisasi

Pengertian Asas Desentralisasi, yaitu “penyerahan wewenang” pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah ontonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Asas Desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada peneriama sebagian hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak berupa kewenangan pemerintaha dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, tapi masih tetap dalam kerangka NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pemberian hak ini senantiasa harus dipertanggungjawabkan kepada si pemilik hak dalam hal ini presiden melalui Mentri Dalam Negri dan DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagau kekuatan representatif rakyat di daerah.

b.      Asas Dekosentrasi

Pengertian Asas Dekosentrasi, yaitu “pelimpahan wewenang” pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur, sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas Dekosentrasi adalah asas pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya keenangan itu ada di tangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian kegiatannya,diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah sesuai arahan kebijakan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

c.       Asas Tugas Pembantuan, yaitu “penugasan” dari pemerintah kepada daerah dan atau desa ; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota da atau desa ; serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pengertian Asas Tugas Pembantuan ialah tugas yang di berikan dari instansi atas kepada instansi bawahan yang berada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan, dan wajib mempertanggungjawabkan tugasnya itu kepada instansi yang memberikan penugasan.

Dengan adanya Asas Desentralisasi , Dekosentrasi , Dan Asas Tugas Pembantuan, diharapkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan lebih baik, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah, namun dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan per Undang-Undangan 1945. 

  

Silahkan Berkomentar, no SPAM no SARA ya...