Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia (20 contoh kasus)

Sebelum kita masuk ke contoh kasusnya, ada baiknya kita mengetahui sekilas apa itu Pelanggaran HAM,... ok

Bedasarkan Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang disebut dengan pelanggaran HAM/hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang di dalamnya termasuk aparat negara, maupuin bukan, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan ataupun mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin atas UU dan tidak mendapatkan ataupun dikhawatirkan tidak akan memperoleh suatu penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan pada mekanisme hukum yang telah berlaku.

Ø  Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu :

a.   Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

§  Pemukulan

§  Penganiayaan

§  Pencemaran nama baik

§  Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

§  Menghilangkan nyawa orang lain

b.     Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

§  Pembunuhan masal (genosida)

§  Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan

§  Penyiksaan

§  Penghilangan orang secara paksa

§  Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

Contoh kasus pelanggaran ham (20 contoh kasus) :

1.     Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini berkaitan dengan gerakan di era reformasi yang gencar disuarakan di tahun 1998. Gerakan tersebut dipicu oleh krisis moneter dan tindakan KKN presiden Soeharto, sehingga para mahasiswa kemudian melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah yang kemudian berujung dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.

Tragedi ini mengakibatkan (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).

2.      Kasus Marsinah 1993

Kasus Marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Seorang pekerja dan aktivitas wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim

Peristiwa ini berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh PT CPS. Mereka menuntun kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Penyelidikan masih belum menemukan titik terang hingga sekarang. 

3.      Aksi Bom Bali 2002

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom diledakkan di kawasan Legian Kuta, Bali oleh sekelompok jaringan teroris.

Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat peristiwa ini. Aksi bom bali ini juga banyak memicu tindakan terorisme di kemudian hari.

Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, sebanyak ratusan orang meninggal dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi.

4.      Peristiwa Tanjung Priok (1984)

Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis.

Peristiwa ini dipicu oleh warga sekitar yang melakukan demonstrasi pada pemerintah dan aparat yang hendak melakukan pemindahan makam keramat Mbah Priok. Para warga yang menolak dan marah kemudian melakukan unjuk rasa, hingga memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI.

Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. 

5.      Kasus Penganiayaan Wartawan Udin (1996)

Kasus penganiayaan dan terbunuhnya Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin)terjadi di yogyakarta 16 Agustus 1996.

Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Bernas sejak 1986. Udin adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. 

6.      Peristiwa Pemberontakan di Aceh Gerakan Aceh Merdeka/GAM (1976-2005)

Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005.

Kecenderungan sistem sentralistik pemerintahan Soeharto, bersama dengan keluhan lain menyebabkan tokoh masyarakat Aceh Hasan di Tiro untuk membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976 dan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh.

Wakil Panglima GAM Wilayah Pase Akhmad Kandang (alm) pernah mengklaim, jumlah personel GAM 70 ribu. Anggota GAM 490 ribu. Jumlah itu termasuk jumlah korban DOM 6.169 orang.

Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15,000 jiwa. 

7.      Penculikan aktivis 1997/1998

adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998 Jakarta Selatan.

Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul.[1]Selama periode 1997/1998, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. 

8.      PELANGGARAN HAM DI TIMOR-TIMUR (1974-1999).

Timor Leste adalah negara baru yang berdiri secara resmi berdasarkan jajak pendapat tahun 1999. Dulunya, ketika masih tergabung dengan Republik Indonesia bernama Timor Timur, propinsi ke-27. Pemisahan diri Timor Timur memang diwarnai dengan suatu tindak kekerasan berupa pembakaran yang dilakukan oleh milisi yang kecewa dengan hasil referendum.

Disebutkan telah terjadi pembantaian terhadap 102.800 warga Timor Timur dalam kurun waktu 24 tahun, yakni ketika Timtim masih tergabung dengan Indonesia (1974-1999). Sekitar 85 persen dari pelanggaran HAM, menurut laporan CAVR, dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia.

9.      Kerusuhan Ambon/Maluku (1999)

Kerusuhan Ambon (Maluku) yang terjadi sejak bulan Januari 1999 hingga saat ini telah memasuki periode kedua, yang telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar serta telah membawah penderitaan dalam bentuk kemiskinan dan kemelaratan bagi rakyat di Maluku pada umumnya dan kota Ambon pada khususnya.

Peristiwa kerusuhan di Ambon (Maluku) diawali dengan terjadinya perkelahian antara salah seorang pemuda Kristen asal Ambon yang bernama J.L, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot dengan seorang pemuda Islam asal Bugis, NS, penganggur yang sering mabuk-mabukan dan sering melakukan pemalakan (istilah Ambon "patah" ) khususnya terhadap setiap sopir angkot yang melewati jalur Pasar Mardika – Batu Merah.

TENTANG PERKEMBANGAN TERAKHIR KONFLIK DI AMBON menurut badan pekerja kontras (komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan) Sampai saat ininja kotaumlah korban yang kami terima berjumlah tidak kurang 1.349 korban tewas, 273 luka parah serta 321 luka ringan. 

10.  Konflik Berdarah Poso (1998) 

Awal konflik Poso terjadi setelah pemilihan bupati pada desember 1998. Ada sintimen keagamaan yang melatarbelakangi pemilihan tersebut. 

Kalau dilihat dari konteks agama, Poso terbagi menjadi dua kelomok agama besar, Islam dan Kristen.  Sebelum pemekaran, Poso didominasi oleh agama Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Tojo Una Una, maka yang mendominasi adala agama Kristen. Selain itu masih banyak dijumpai penganut agama-agama yang berbasis kesukuan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Islam dalam hal ini masuk ke Sulawesi, dan terkhusus Poso, terlebih dahulu. Baru kemudian disusul Kristen masuk ke Poso.

Keberagaman ini lah yang menjadi salah satu pemantik seringnya terjadi pelbagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Baik itu kerusuhan yang berlatar belakang sosial-budaya, ataupun kerusuhan yang berlatarbelakang agama, seperti yang diklaim saat kerusuhan Poso tahun 1998 dan kerusuhan tahun 2000. Agama seolah-olah menjai kendaraan dan alasan tendesius untuk kepentingan masing-masing. 

11.  Pembantaiaan Rawagede (1947)

Peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berupa penembakan beserta pembunuhan terhadap penduduk kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 diringi dengan dilakukannya Agresi Militer Belanda I. Puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab. Pemerintah Belanda harus membayar ganti rugi kepada para keluarga korban pembantaian Rawagede. 

12.  Penembakan Misterius (1982-1985)

Diantara tahun 1982-1985, peristiwa ini mulai terjadi. ‘Petrus’ adalah sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk pelanggaran HAM, karena banyaknya korban Petrus yang meninggal karena ditembak. Kebanyakan korban Petrus ditemukan meninggal dengan keadaan tangan dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, kebanyakan tewas karena ditembak. 

13.  Pembantaian Timor-Timur Santa Cruz (1991).

Kasus ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh militer atau anggota TNI dengan menembak warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor-Timur pada tanggal 12 November 1991.

Kebanyakan warga sipil yang sedang menghadiri pemakaman rekannya di Pemakaman Santa Cruz ditembak oleh anggota militer Indonesia. Puluhan demonstran yang kebanyakkan mahasiswa dan warga sipil mengalami luka-luka dan bahkan ada yang meninggal.

Banyak orang menilai bahwa kasus ini murni pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan melakukan agresi ke Dili, dan merupakan aksi untuk menyatakan Timor-Timur ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk negara sendiri. 

14.  Peristiwa 27 Juli (1996)

Peristiwa ini disebabkan oleh para pendukung Megawati Soekarno Putri yang menyerbu dan mengambil alih kantor DPP PDI di Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996.

Massa mulai melempari dengan batu dan bentrok, ditambah lagi kepolisian dan anggota TNI dan ABRI datang berserta Pansernya. Kerusuhan meluas sampai ke jalan-jalan, massa mulai merusak bangunan dan rambu-rambu lalu-lintas.

Dikabarkan lima orang meninggal dunia, puluhan orang (sipil maupun aparat) mengalami luka-luka dan sebagian ditahan. Menurut Komnas Hak Asasi Manusia, dalam peristiwa ini telah terbukti terjadinya pelanggaran HAM. 

15.  Kasus Dukun Santet di Banyuwangi (1998)

Peristiwa beserta pembunuhan ini terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu di Banyuwangi lagi hangat-hangatnya terjadi praktek dukun santet di desa-desa mereka. Warga sekitar yang berjumlah banyak mulai melakukan kerusuhan berupa penangkapan dan pembunuhan terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet. Sejumlah orang yang dituduh dukun santet dibunuh, ada yang dipancung, dibacok bahkan dibakar hidup-hidup. Tentu saja polisi bersama anggota TNI dan ABRI tidak tinggal diam, mereka menyelamatkan orang yang dituduh dukun santet yang masih selamat dari amukan warga. 

16.  Pembantaian Massal Komunis/PKI (1965)

Pembantaian ini merupakan peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang yang dituduh sebagai anggota komunis di Indonesia yang pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan anggotanya yang berjumlah jutaan. Pihak militer mulai melakukan operasi dengan menangkap anggota komunis, menyiksa dan membunuh mereka. Sebagian banyak orang berpendapat bahwa Soeharto diduga kuat menjadi dalang dibalik pembantaian 1965 ini. Dikabarkan sekitar satu juta setengah anggota komunis meninggal dan sebagian menghilang. Ini jelas murni terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

17.  Kasus Bulukumba (2003)

Kasus Bulukumba merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2003.

Dilatar belakangi oleh PT. London Sumatra (Lonsum) yang melakukan perluasan area perkebunan, namun upaya ini ditolak oleh warga sekitar. Polisi Tembak Warga di Bulukumba. Anggota Brigade Mobil Kepolisian Resor Bulukumba, Sulawesi Selatan, dilaporkan menembak seorang warga Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Senin (3 Oktober 2011) sekitar pukul 17.00 Wita. Ansu, warga yang tertembak tersebut, ditembak di bagian punggung. Warga Kajang sejak lama menuntut PT London mengembalikan tanah mereka. 

18.  Peristiwa Abepura, Papua (2000-2003)

Peristiwa ini terjadi di Abepura, Papua pada tahun 2003. Terjadi akibat penyisiran yang membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura. Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di peristiwa Abepura. 

19.  Peristiwa perbudakan buruh panci 2013

Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, terkuak setelah dua buruh yang bekerja di pabrik itu berhasil melarikan diri. Andi Gunawan (20 tahun) dan Junaidi (22) kabur setelah tiga bulan dipekerjakan dengan tidak layak. Dalam waktu enam bulan dia bekerja di pabrik milik  Juki Hidayat itu, tidak sepeser pun uang yang diterima para buruh.

Setiap hari, para buruh harus bekerja lebih dari 12 jam untuk membuat 200 panci. Jika tidak mencapai target, lanjutnya, para pekerja akan disiksa dan dipukul. Para pekerja yang rata-rata berumur 17 hingga 24 tahun ini hanya memiliki satu baju yang melekat di tubuh,  karena menurutnya  baju, ponsel dan uang  yang mereka bawa dari kampung disita oleh sang majikan ketika baru tiba di pabrik tersebut. Para pekerja diiming-imingi mendapat gaji Rp 600 ribu per bulannya. Kondisi bangunan  di sana sangat memprihatinkan, tidak layak untuk ditiduri. Para pekerja sering diancam oleh mandor-mandor dan bos Juki, akan dipukuli sampai mati, mayatnya langsung mau dibuang di laut kalau jika macam-macam di sana. 

20.  Pembantaian petani di meusji 2011

Di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, OKI, Sumsel, pertikaian warga dan perusahaan sawit telah menelan sejumlah korban jiwa. Konflik dipicu dari bermasalahnya kerjasama plasma antara warga desa denagn perusahaan perkebunan sawit.

Bermula dari kesepakatan warga desa Sungai Sodong, Mesuji dengan pihak perusahaan PT. Treekreasi Margamulya (TM/ Sumber Wangi Alam (SWA), pada awal 1997, untuk pembangunan kebun plasma. Masyarakat mendukung niatan perusahaan itu, karena bermanfaat untuk ekonomi mereka.Dari sini kerjasama berjalan lancar tanpa ada masalah. Baru 5 tahun kemudian muncul persoalan. Hal itu bermula dari niatan perusahaan sawit itu yang mengajukan usulan pembatalan plasma.

Dipicu tindakan perusahaan ini Korbanpun berjatuhan dari beberapa pihak keamanan maupun warga. 

Source :www.pusathukum.blogspot.com

Materi Kuliah Hukum Acara Pidana

MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA

DOSEN :

NOVI FEBRIANI N.E, SH, MH

Materi 1

A.   ISTILAH, PENGERTIAN DAN SISTEM

Istilah hukum acara pidana adalah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah starfvordering” yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana.

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana subtantif (materil) maupun hukum acara pidana (formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana subtantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Hal yang perlu diketahui pembedaan antara hukum pidana (materil) dan hukum acara pidana (formil) yaitu kalau hukum pidana (materil) adalah keseluruhan peraturan hukum yg menunjukkan perbuatan mana yg dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana (formil) adalah bagaimana Negara melalui alat kekuasaanya untuk menjatuhkan pidana.

KUHAP tdk memberikan definisi tentang hk acara pidana, tetapi bagian-bagian seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.

Ps. 1 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yg diatur dlm UU ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat bukti terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

B.    TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dgn menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dgn tujuan agar mencari pelaku yg dpt didakwakan melakukan pelanggaran hk. Kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dri pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku yg didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Menurut Van Bammelen mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana, yakni:

·       Mencari dan menemukan kebenaran

·       Pemberian keputusan oleh hakim

·       Pelaksanaan keputusan.

C.    ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

a.     Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas ini dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (untuk menghindari penahanan yg lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dri hak asasi manusia. Begitu pula peradilan yang bebas, jujur dan tdk memihak yg ditonjolkan dlm UU tsb.

b.    Asas praduga tak bersalah (Persumption of Innounce)

Ps. 3 c KUHAP: “Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan / atau dihadapkan di muka siding pengadilan wajib dianggap tdk bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hk tetap. ( asas ini terdapat dlm penjelasan dlm Ps. 8 UU No. 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c.     Asas oportunitas

Adalah asas hukum yg memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tdk menuntut yg telah mewujudkan perbuatan pidana demi kepentingan umum (UU No. 5 tahun 1991 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan).

Dalam penjelasan pasal tersebut artinya jaksa dapat mengesampingkan suatu perkara jika kepentingan umum merasa dirugikan apabila perkara itu dituntut. Dan asas ini tersirat dalam ps. 14 KUHAP huruf h yg berbunyi “ menutup perkara demi kepentingan umum”.

Penuntut umum atau jaksa adalah badan yang diberi wewenang untuk menuntut perkara pidana ke pengadilan.

Materi II

A.      SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA

Ø UUD 1945, Pasal 24 dan pasal 25:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain menurut UU (Pasal 24 (1)) Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk dihentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU (Pasal 25).

Ø UU, terdiri dari :

UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

UU Kepolisian No. 2 / 2002

UU Kejaksaan No. 16/ 2004

UU Advokat No.18 / 2003

UU kekuasaan kehakiman No.4 tahun 2004

UU No. 28/1997, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian RI

Ø  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok Perbankan, khususnya Pasal 37 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ø  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang – Undang ini mengatur acara pidana khusus untuk delik korupsi. Kaitannya dengan KUHAP ialah dalam Pasal 284 KUHAP. Undang - Undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ø  Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.

Ø  Undang –Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Ø  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

B.      Beberapa Keputusan Presiden yang mengatur tentang acara pidana yaitu

ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan  Terhadap Mereka Yang Melakukan Tindakan Penyeludupan;

ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;

ü Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian  terhadap Pimpinan/Anggota DPRD Tingkat II dan II;

ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Organisasi Polri;

ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1983 Tentang Tunjangan Hakim

ü Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983 Tentang Tunjangan Jaksa.

C.      PIHAK- PIHAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM ACARA PIDANA:

1.    Tersangka / terdakwa dan hak-haknya:

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (butir 14 KUHAP)

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (butir 15)

Hak-hak tersangka/terdakwa : Lihat (pasal 50 - pasal 68 KUHAP):

Hak-hak tersangka/terdakwa (pasal 50- pasal 68 KUHAP):

v Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat 1,2,3)

v Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b)

v Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52)

v Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat (1))

v Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54)

v Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma.

v Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 (2))

v Hak untuk diberitahu pada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka / terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga (pasal 59 dan pasal 60)

v Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka / terdakwa (pasal 61)

v Hak tersangka / terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62)

v Hak tersangka / terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (ps.63)

v Hak tersangka/ terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli (ps. 65)

v Hak tersangka / terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68)

2.    Penuntut Umum

Ps. 1 butir 6 dijelaskan bahwa:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

wewenang penuntut umum / jaksa :

Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu

Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Ps. 110 (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Perlu diketahui isi dari ps. 110 KUHAP :Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara ke Penuntut Umum

Dalam hal Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi

Dalam hal Penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut umum

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kpd Penyidik.

Membuat surat dakwaan

Melakukan penuntutan

Menutup perkara demi kepentingan umum (Ps.14 huruf H KUHAP)

Melimpahkan perkara ke pengadilan

Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang tanggal dan waktu perkara yang akan disidangkan disertai dengan surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi untuk hadir pada sidang yang ditentukan.

Melaksanakan penetapan hakim

3.    PENYIDIK DAN PENYELIDIK

Menurut pasal 1 butir 1, penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 butir 4, penyelidik adalah pejabat polisi yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan.

Jadi perbedaannya adalah penyidik itu terdiri dari polisi dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU, sedangkan penyelidik hanya polisi saja.

4.    PENASEHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum adalah pembela, advokat. Fungsinya adalah sebagi pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 4 tahun 2004 tentang advokat,bantuan hukum diatur dalam 4 pasal yakni pasal 37, 38, 39, dan 40.

Pasal 38 berbunyi :

“dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan / penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”

Pasal 39 berbunyi :

“dalam member bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan”

Materi III

A.   PENGERTIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 1 butir 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mencari dan megumpulkan bukti yang dengan bukti terang itu tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

B.    PEGAWAI PENYELIDIK & PENYIDIK

Yang berwenang melakukan penyelidikan / penyelidik adalah:

·      Kepolisian (pas.1 butir 4 KUHAP) dari pangkat rendah hingga pangkat tertinggi.

·      Jaksa

·      Bapepam (Badan Pengawas Pasar modal)

·      Tamtama (Angkatan Laut)

Yang berwenang melakukan penyidikan / penyidik adalah:

·      Polisi (Pembantu Letnan 2)

·      PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Gol. IIB Sarjana Muda Pangkat Minimum (Ps. 1 angka 5 PP No. 43 tahun 2012) misalkan dari Kementerian Perhubungan, Perhutanan, dll)

·      Jaksa (untuk tindak pidana khusus seperti korupsi, subversi, dan ekonomi) dasar hukum pasal 284 KUHAP dimana jaksa memiliki kewenangan sama dengan polisi sebagai penyidik namun tugas jaksa terbatas untuk pidsus saja (pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 UU Kejaksaan)

C.    WEWENANG PENYIDIK

Ø  Menerima laporan atau pengaduan dari seorang ttg adanya tindak pidana

Ø  Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

Ø  Melakukan penangkapan , penggeledahan, penahanan, dan penyitaan

Ø  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Ø  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

Ø  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sbg tersangka atau saksi

Ø  Mendatangkan orang ahli yg diperlukan dlm hubungannya dgn pemeriksaan perkara

Ø  Mengadakan penghentian penyidikan

Ø  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

D.        Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut Penyidikan

a.    Ketentuan ttg diketahui terjadinya delik

b.    Ketentuan ttg alat-alat penyidik

c.     Pemeriksaan di tempat kejadian (Ps. 7 KUHAP)

d.    Pemanggilan tersangka atau terdakwa

e.    Penahanan sementara (Ps.122 KUHAP)

f.     Penggeledahan

g.    Pemeriksaan atau intrerograsi

h.    Berita acara (penggeledahan, interograsi, dan pemeriksaan di tempat) (Ps. 121 KUHAP)

i.      Penyampingan perkara (diskresi)

j.      Pelimpahan perkara ke Penuntut Umum dan pengembaliannya kpd penyidik untuk disempurnakan.

E.    Diketahui Terjadinya Delik

Ada 4 kemungkinan diketahui terjadinya delik, yaitu:

Kedapatan tertangkap tangan (Ps. 1 butir 19 KUHAP)

Laporan (Ps. 1 butir 25 KUHAP) maupun pengaduan

Diketahui sendiri atau

pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik tau terjadinya delik seperti membaca surat kabar, mendengar radio atau orang bercerita.

F.    Pemanggilan Saksi dan Tersangka

Pasal 7 (1) butir g, bahwa penyidik yaitu Polri memiliki wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau disebut dengan saksi”

Apabila pemanggilan untuk menghadap sidang di pengadilan, saksi tidak mau datang tanpa alasan yang  dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Ps. 522 KUHP (berupa pidana denda Rp. 900,-).

G.   BERITA ACARA PENYIDIKAN

Pasal 121 KUHAP :

o  Di beri tgl berita acara

o  Memuat tindak pidana yg dipersangkakan dgn menyebut waktu, tempat dan keadaan pd waktu tindak pidana dilakukan

o  Nama dan tempat tinggal tersangka dan atau saksi

o  Keterangan tersangka dan atau keterangan saksi

o  Catatan mengenai akte

o  Segala sesuatu yg dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pd tahap2 penuntutan dan pengadilan.

H.   Pemeriksaan di Tempat Kejadian

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan, dll.

Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual sering dipanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian (Ps. 7 KUHAP).

Apabila dokter yang dipanggil menolak untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, maka dpt di ancam pidana (menurut Ps. 224 KUHP) yang berbunyi :

Dlm perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama 9 bln

Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama 6 bln.

Apabila dokter yang dipanggil menolak untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, maka dpt di ancam pidana (menurut Ps. 224 KUHP) yang berbunyi :

Dlm perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama 9 bln

Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama 6 bln.

Materi IV

A.   Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP “Penangkapan” adalah tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dlm UU.

B.    Penahanan

Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Ps. 21 ayat (4) KUHAP Sedangkan perlunya Penahanan dapat dilihat dalam pasal 21 (1) KUHAP

·      PEJABAT YANG BERWENANG MENAHAN DAN LAMANYA PENAHANAN

Penyidik atau penyidik Pembantu

Penuntut Umum

Hakim, menurut tingkat pemeriksaan terdiri atas hakim PN, PT, dan MA (Ps. 20- Ps. 31 KUHAP).

·      Ketentuan Mengenai Lamanya Penahanan

Setiap penahanan dapat diperpanjang, dan perintah penahanan yg dikeluarkan oleh Penyidik (sbgmana dimaksud dlm Ps. 20 KUHAP), hanya berlaku paling lama 20 hari. (tingkat penyidikan)

Penahanan yg dilakukan olh Penyidik dapat diperpanjang olh Penuntut Umum paling lama 40 hari (Ps. 24 (1) dan (2) KUHAP). (tingkat kejaksaan)

Dalam Ps. 24 (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu 50 hari tsb, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Ps. 25 (2) KUHAP :Penahanan olh penuntut Umum ini dpt diperpanjang olh Ketua Pengadilan paling lama 30 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. (tingkat Pengadilan)

Ps. 26 (1) KUHAP: hakim Pengadilan negeri mengadili perkara, guna pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan dlm wkt 30 hari

Ps. 26 (2) KUHAP: apabila dlm wkt 30 hari tsb pemeriksaan perkara blm selesai, maka ketua Pengadilan negeri dpt memperpanjang plg lama 60 hari.

Ps.26 (4) KUHAP: kalau perkara tsb blm diputus lbh dri waktu 90 hari, maka terdakwa harus dikeluarkan dr tahanan demi hkm.

Untuk pemeriksaan tingkat banding Hakim Pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari, dgn “alasan guna kepentingan pemeriksaan banding” (Ps. 27 (1) KUHAP).

Penahanan hakim PT pun dpt diperpanjang oleh Ketua PT yang bersangkutan paling lama 60 hari (Ps. 27 (2) KUHAP, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”.

Dan terakhir MA pun berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari, guna kepentingan pemeriksaan Kasasi. Apabila belum selesai, dapat diperpanjang olh Ketua MA paling lama 60 hari.

C.    PENGGELEDAHAN  & PENYITAAN

1.    Penggeledahan:

Tindakan penyidik yg dibenarkan UU untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhdp badan dan pakaian seseorang.

Dalam KUHAP ditentukan bahwa Penyidik boleh melakukan penggeledahan atau memasuki rumah orang hanya dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri (ps. 33 (1) KUHAP).

Penggeledahan dpt dilakukan tanpa ijin Ketua Pengadilan apabila keadaan terpaksa bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang dikhawatirkan segera melarikan diri atau atau benda yang disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan (ps. 34 (2) KUHAP)

2.    PENYITAAN

§ Pasal 1 butir 6 KUHAP :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tdk bergerak, berwujud dan tdk berwujud untuk kepentingan pembuktian dlm penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

§ Ps. 38 (1) KUHAP

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dgn surat izin dari Ketua PN setempat”.

§ Ps. 38 ayat (2) KUHAP : dlm hal sangat diperlukan dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tdk mungkin untuk mendptkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dpt melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan.

§ Benda-Benda yg dpt Disita :

ü Benda yg digunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Ps. 39 (1) butir b KUHAP)

ü Benda yg digunakan untuk menghalang-halangi penyidik (Ps. 39 (1) butir c KUHAP).

ü Benda yg khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (ps. 39 (1) butir d KUHAP).

ü Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dgn delik yg dilakukan (Ps. 39 (1) butir e KUHAP).

Materi V

A. PRAPENUNTUTAN

•  Prapenuntutan ialah tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dlm rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik.

•  Dasar hukum yg berkaitan dgn prapenuntutan

a)      Ps. 138 KUHAP

b)     Pasal 110 ayat (1,2,3,4) KUHAP

c)      Pasal 110 (1)  KUHAP :

“Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum”

d)     Pasal 110 (2) KUHAP:

“Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tsb ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kpd penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”

e)      PS. 110 (3) KUHAP

“Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum”

f)       PS. 110 (4) KUHAP

“Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tdk mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tsb berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kpd penyidik”.

pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh jaksa. (Ps. 30 (1) butir e UU Kejaksaan).

Terdapat 2 batasan pada pemeriksaan tambahan dalam suatu perkara  :

·      Berkas perkara tertentu

·      Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dgn penyidik, dgn memperhatikan: tdk dilakukan terhadap tersangka, hanya terhadap perkara yg sulit pembuktiannya/ meresahkan masyarakat, hrs diselesaikan dlm wktu 14 hari stlh dilaksanakannya ketentuan ps. 110 dan ps. 138 (2) KUHAP

B. PENUNTUTAN

Ø Definisi Penuntutan :

Pasal 1 butir 7 KUHAP , penuntutan adlh adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yg berwenang dalam hal dan menurut cara yg diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Ø TUGAS DAN WEWENANG JPU DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN

•     Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yg didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (ps. 137 KUHAP)

•     Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yg menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke PN untuk diadili (Ps. 139 KUHAP)

•     Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tsb bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Ps. 140 (2) butir b KUHAP).

•     Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tsb dalam Ps. 140 (2) butir a KUHAP memberi penjelasan bahwa  “Perkara ditutup demi hukum”.

•     Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan apabila pd waktu yg sama atau bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal , (Ps. 141 KUHAP):

1.   Beberapa tindak pidana yg dilakukan oleh seorang yg sama dan kepentingan pemeriksaan tdk menjadikan halangan terhadap penggabungannya

2.   Beberapa tindak pidana yg bersangkut-paut satu dengan yg lain

3.   Beberapa tindak pidana yg tdk bersangkut-paut 1 dengan yang lain, akan tetapi dengan yg lain itu ada hubungannya, yg dalam hal ini penggabungan tsb perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Maksud dari “bersangkut-paut”

a.   Lebih dari 1 orang yg bekerjasama melakukan kejahatan scr bersama-sama

b.   Lebih dari 1 org pada saat tempat yg berbeda tp pelaksanaan dilakukan pemufakatan

c.   Lebih dri 1 org mendapatkan alat yg akan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Materi VI

Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka siding pengadilan.

Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiw dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan ”. demikian juga istilah “pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP.

Fungsi Surat Dakwaan

Di tinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana maka fungsi surat dakwaan dapat di kategorikan :

Bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar  dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan,dasar perimbangan dalam penjatuhan putusan

b.Bagi penuntut umum,Surat dakwaan merupakan dasar pembuktian yuridis tumtutan pidana dan penggunaan upaya hukum

Bagi terdakwa,Surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan dasar untuk mempersiapkan pembelaan

Dasar pembuatan Surat Dakwaan

1.Penuntut umum berweang membuat surat dakwaan (pasal 14 huruf d KUHP)

2.Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan

3.Berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan

Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari Surat Dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalalm pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan antara lain :[1]

·         Surat Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, misalnya penuntut umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan “pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP maka terdakwa hanya didakwa dengan pasal 362 KUHP.

·         Surat Dakwaan Subsider/Berlapis

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk subsider di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidannya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa  Dalam praktiknya Surat Dakwaan disusun sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 340 KUHP)

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 338 KUHP)

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa …………………dst (melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP)

·         Surat Dakwaan Alternatif

Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan  bentuk Surat Dakwaan Subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena tidak pidana itu unsure yang menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas satu tindak pidana. Dalam praktek disusun sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 362 KUHP)

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 372 KUHP)

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP)

·         Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan Kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri (Samenloop/Concursus/ Perbarengan), yang dalam praktik disusun sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 365 KUHP)

Kedua:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 368 KUHP)

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP)

·         Surat Dakwaan Kombinasi

Dalam Surat Dakwaan Kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara serempak/ sekaligus, yang dalam praktik disusun sebagai berikut :

Kesatu :

Primair:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 340 KUHP)

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 338 KUHP)

Kedua :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 368 KUHP)

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 378 KUHP)

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa………………….dst (melanggar pasal 372 KUHP)

Syarat Surat Dakwaan

a.      Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1.       Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;

2.      Berisi identitas terdakwa/para terdakwa

meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain.

Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkanoleh hakim (vernietigbaar) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b.   Syarat Materiil

1.       Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

2.      Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

a.    Uraian Harus Cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

b.    Uraian Harus Jelas

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan  dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan :

1.      Unsur tindak pidana yang dilakukan;

2.      fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;

3.      cara perbuatn materiil dilakukan.

c.    Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan.

            Sebelum membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal terntu dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan Surat Dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHAP, karena Surat Dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP.

Materi VII

A. Istilah atau Pengertian

• Pra artinya sebelum, berarti “praperadilan berarti      sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan”.
•  Dalam Ps. 1 butir 10, menegaskan : praperadilan    adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

• Apa yang dirumuskan dalam Ps. 1 butir 10, dipertegas dlm Ps. 77, yang menjelaskan :

PN berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yg diatur dlm UU tentang:

a.   Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

b.   Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

B. WEWENANG PRAPERADILAN

1.      Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa

§  contohnya : penangkapan, penahanan

§  Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kpd Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yg dilakukan oleh penyidik bertentangan dgn Ps. 21 KUHAP atau penahanan yg dikenakan sdh melampaui batas waktu yg ditentukan ps. 24 KUHAP

2.      Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

a.   Hasil pemeriksaan penyidikan maupun penuntutan tdk cukup bukti utk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.

b.   apa yg disangkakan kpd tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin utk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.

c.   Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem.

d.   Biasa juga penghentian dilakukan penyidik atau JPU, disebabkan dlm perkara yg disangkakan kpd tersangka terdapat unsur daluwarsa utk menuntut.

3.      Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

Ps. 95 KUHAP mengatur ttg tuntutan ganti kerugian yg diajukan olh keluarga atau penasihat hukumnya kpd Praperadilan, dgn alasan :

a)    Karena penangkapan dan penahanan yg tdk sah

b)    Karena penggeledahan atau penyitaan yg bertentangan dgn ketentuan hokum atau UU

c)    Karena kekeliruan mengenai orang yg sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

4.      Memeriksa permintaan rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yg diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hokum atau UU.

C. YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Tersangka, keluarganya atau kuasanya

sesuai dgn ketentuan Ps. 79 KUHAP: pasal ini hanya meliputi pengajuan pemeriksaan ttg sah atau tdknya penangkapan / penahanan bukan dlm hal penggeledahan, penyitaan atau pemasukan rumah.

2. Penuntut umum dan pihak ke 3 yg berkepentingan

ketentuan Ps.80, penuntut umum atau pihak ke 3 yg berkepentingan dpt mengajukan permintaan pemeriksaan ttg sah atau tdknya penghentian penyidikan. Pihak ke 3 yg berkepentingan : saksi korban.

3. Penyidik atau pihak Ketiga yg berkepentingan

Ø Dalam hal penghentian penuntutan,penyidik atau pihak ke 3 yg berkepentingan yg diberi hak utuk mengajukan.

Ø Pada penghentian penyidikan, penuntut umum diberi hak utk mengawasi penyidik.

Ø Apabila penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan, maka saksi dpt berperan melakukan pengawasan dgn mengajukan permintaan pemeriksaan kpd Praperadilan ttg sah atau tidaknya penghentian penuntutan yg dilakukan oleh penuntut umum.

D. ACARA PRAPERADILAN

Ketentuan Ps. 82 (1) KUHAP: acara pemeriksaan praperadilan dlm hal sbgmana dimaksud ps. 79- ps 81 ditentukan:

1. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan,  sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tdk sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yg disita yg tdk termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon  maupun pejabat yg menimbulkan terjadinya alasan permintaan pengajuan pemeriksaan Praperadilan
3. Pemeriksaan dilakukan dgn cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
4. Dalam hal suatu perkara sdh mulai diperiksa olh PN, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kpd praperadilan belum selesai mk permintaan tsb gugur
5. Putusan praperadilan tdk menutup kemungkinan utk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pd tingkat pemeriksaan olh JPU, jk utk itu diajukan permintaan baru
6. Putusan hakim dlm acara pemeriksaan peradilan harus memuat dgn jelas dan dasar alasan-alasannya (ps. 82  (2) & (3) KUHAP). Putusan hakim itu memuat (Ps. 82 (3) KUHAP):

Ø  Dlm hal putusan menetapkan bhw sesuatu penangkapan         atau penahanan tdk sah, mk penyidik atau JPU pd tingkat pemeriksaan msg2 hrs segera membebaskan tersangka

Ø  Dlm hal putusan menetapkan bhw sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tdk sah, maka penyidikan            atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan

Ø  Dlm hal putusan menetapkan bhw suatu penangkapan,            penahanan tdk sah, mk dlm putusan dicantumkan jmlh            besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi  (berupa pemulihan nama baik yg tercemar) yg diberikan.

Ø  dlm hal putusan menetapkan bhw benda yg disita tdk termasuk alat pembuktian, mk dlm putusan dicantumkan hrs segera dikembalikan benda tsb kpd tersangka atau dri siapa benda itu disita.