Pengertian Gugatan Konvensi Rekonvensi dan Eksepsi

Pengertian Gugatan Konvensi, Rekonvensi, Dan Eksepsi

A.    Gugatan Konvensi

Pengertian dari gugatan konvensi adalah gugatan awal atau gugatan asli. istilah konvensi baru akan dipakai apabila jika ada rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat).

Contohnya: ketika penggugat awal si(X) digugat balik oleh tergugat si(Y) kemudian gugatan si(X) disebut dengan gugatan konvensi dan gugatan balik si(Y) disebut dengan gugatan rekonvensi

B.     Gugatan Rekonvensi

1.      Pengertian Gugatan Rekonvensi

Bedasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR , hanya memberikan pengertian ringkas. Dari pasal ini dapat kita pahami bahwa :

• rekonvensi yaitu ialah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada si tergugat.

• gugatan rekonvensi, diajukan oleh tergugat kepada Pengadilan Negri, pada waktu berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Hampir serupa dengan yang dirumuskan di dalam pasal 244 Rv, yang mengatakan bahwa, gugatan rekonvensi ialah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat pada suatu proses perkara yang sedang berjalan atau sedang ditangani.

Contohnya : siA menggugat siB untuk menyerahkan tanah yang sudah dibelinya dari siB sesuai transaksi jual beli yang dimuat di dalam PPAT. Atas gugatan itu pada pasal 132 a ayat (1) HIR memberikan hak kepada siB mengajukan gugatan rekonvensi kepada siA, agar siA segera melunasi pembayaran yang masih tersisa ditambah degan ganti rugi bunga terhadap perbuatan wanprestasi(ingkar janji) yang dilakukannya.

Pada waktu yang bersamaan :

• di hadapan pemeriksaan sidang PN dan majelis hakim yang sama timbulah saling gugat-menggugat antara pihak penggugat dan juga tergugat,

• pemeriksaan kepada kedua gugatan tersebut, dilakukan dengan cara bersamaan di dalam satu proses pemeriksaan, dan pada tahap selanjutnya putusan antara kedua gugatan itu tidak di pisah, tetapi dituangkan di dalam satu putusan dibawah satu 1 register sebagai satu-kesatuan yang tidak dipisah.

2.      Komposisi Para Pihak Dihubungkan pada Gugatan Rekonvensi.

Dalam suatu keadaan normal, komposisi para pihak di dalam gugatan dapat terdiri atas :

• Pengugat ialah sebagai pihak yang memiliki inisiatif dalam mengajukan gugatan.

• Tergugat ialah sebagai pihak yang ditarik dan di dudukan selaku pihak yang digugat.

• Gugatan hanya tunggal yaitu terdiri dari gugatan yang diajukan oleh penggugat saja

• Oleh sebab itu pada dasar dan landasan pemeriksaan suatu perkara, di sidang pengadilan sepenuhnya bertitik tolak atas gugatan pihak penggugat tersebut.

3.      Tujuan dari Gugatan Rekonvensi

a.       Menegakkan asas peradilan sederhana

Bedasarkan pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi maupun rekonvensi diperiksa dan diputus degan cara serentak dan bersamaan dalam satu prosedur, dan dituangkan pada satu putusan. Pada system yang menyatukan pemeriksaan dan putusan di dalam satu proses sangat menyederhanakan dalam tahap penyelesaian perkara. Dengan menggunakan system ini , penyelesaian suatu perkara yang seharusnya dilakukan dalam dua proses yang di pisah dan berdiri sendiri, dibenarkan oleh hukum agar diselesaikan degan cara bersama dalam satu proses saja.

Dengan begitu, penggabungan konvensi dan juga rekonvensi , sesuai atas asas peradilan sederhana yang bedasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan pada sekarang berdasarkan dalam pasal 4 ayat (121) Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Seperti halnya yang dikatakan oleh Supomo, salah satu tujuan dari rekonvensi, yaitu untuk dapat mempermudah proses. Yang dapat di simpulkan, bertujuan untuk menyederhanakan penyelesaian suatu perkara.

b.      Menghemat biaya maupun waktu

1) Biaya yang pada semestinya harus dipastikan, ditetapkan dan dianggarkan untuk masing-masing gugatan konvensi dan rekonvensi ,atas undang-undang hanya dibukukan agar menjadi pembayaran biaya tunggal sebagai biaya beban gugatan konvensi tersebut.

2) Menghemat waktu

Dalam pemeriksaan gugatan konvensi dan juga rekonvensi dalam satu proses dan satu putusan, sehingga proses penyelesaian kedua perkara dapat menjadi lebih cepat.

3) Menghindari suatu putusan yang bertentangan

Kemungkinan dalam timbulnya putusan yang saling bertentangan, yang terutama akan ada dalam suatu kasus gugatan rekonvensi yang benar-benar saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dengan konvensi tersebut. Jika di dalam pemeriksaan antara keduanya itu terpisah dalam artian berdiri sendiri besar sekali kemungkinan dalam suatu putusan yang dijatuhkan dapat saling bertentangan. Pertentangan dapat semakin potensial terwujud, apabila yang dalam menyelesaikan pemeriksaan ialah majelis hakim yang berbeda-beda.

C.    Eksepsi

Pengertian Eksepsi dan Tujuannya

Dari segi bahasa, Exceptie (Belanda), Exception (inggris), yang pada umum berarti suatu pengecualian.

Akan tetapi di dalam konteks hukum perdata, berarti “tangkisan” atau juga “bantahan”, bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan pihak tergugat terhadap materi pokok gugatan pihak penggugat. Akan tetapi, tangkisan atau bantahan yang diajukan pada bentuk eksepsi diantaranya yaitu: Ditunjukkan untuk hal-hal yang menyangkut suatu syarat-syarat atau formalitas dalam gugatan, yakni jika gugatan yang diajukan mengandung pelanggaran atau cacat formil yang dapat mengakibatkan suatu gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. (inadmissible).

Dengan begitu, kebenaran yang telah diajukan di dalam bentuk eksepsi tersebut tidak ditunjukkan dan tidak menyinggung bantahan terhadap suatu pokok perkara (Verwees Ten Principale) , bantahan atau juga tangkisan atas materi pokok perkara yang diajukan sebagai suatu bagian tersendiri yang mengikuti eksepsi.

Tujuan pokok dari pengajuan eksepsi ialah agar pada pengadilan mengakhiri proses suatu pemeiksaan itu tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara tersebut, pengakiran yang diajukan dalam eksepsi memiliki tujuan agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang negatif, yang di dalamnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvant Klihk). Berdasar atas keputusan negatif itu, pemeriksaan pada perkara itu diakhiri tanpa menyinggung dalam penyelesaian materi pokok perkara. Contohnya:

Pihak Tergugat mengajukan eksepsi, gugatan pihak penggugat tidak jelas (Obscuur Libel). Bilamana eksepsi itu diterima dan dibenarkan Pengadilan Negri, proses dalam penyelesaian perkara diakhiri dengan putusan negatif yang memberikan pernyataan bahwa gugatan tidak diterima, contohnya : dalam putusan MA No. 239k/sip/1986, menyatakan gugatan tidak bisa diterima bedasarkan alasan tidak memenuhi suatu sayarat-syarat formil oleh karena gugatan yang telah diajukan itu tidak berdasarkan hukum

Silahkan Berkomentar, no SPAM no SARA ya...